Seingat saya (waktu itu saya kelas 2 SD) sekitar tahun 1980-an, satu-satunya kolam renang yang ada di Tasikmalaya adalah kolam renang Gunung Singa, yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda. Letaknya di jalan Yudanegara, berada di atas sebuah bukit kecil yang rimbun dengan pepohonan. Konon katanya dahulu di atas bukit tersebut terdapat patung singa itulah sebabnya dinamakan Gunung Singa. Jika kita masuk dari pintu gerbang, untuk sampai ke kolam renang, kita harus menyelusuri jalan setapak yang menanjak terbuat dari batu, yang teduh dengan pohon, panjangnya sekitar 20-30 meter.

Kolam renangnya berbentuk oval, dilengkapi dengan perosotan dan pancuran,  di sisi sebelah barat kolam dan di sisi utara terdapat kamar mandi dan kamar ganti sedangkan di sebelah timur di atas bukit terdapat sebuah bangunan yang pada waktu itu adalah sebuah warung. Di sebelah selatan adalah merupakan pelataran kolam dan merupakan tempat keluar masuk pengunjung.

Kini kolam renang tersebut sudah menjadi sebuah hotel berbintang, yaitu Hotel Santika, pada tahun 2011 kemarin. Sebelum menjadi hotel, di tempat berdiri bioskop Parahyangan yang sempat menjadi kebanggaan warga Tasikmalaya.

Dari hasil pencarian, saya menemukan photo jadul tentang kolam renang Gunung Singa dari museum Belanda yaitu Tropenmusium. Berdasarkan keterangan, photo di buat tahun 1938/1939. Inilah photo-photonya Gan.

Photo Koleksi Tropenmusium

Jika Agan menyelusuri jalanan Kota Tasikmalaya, apalagi di dalam kota, sepanjang jalan akan terlihat spanduk atau baligho foto calon walikota dan wakilnya yang akan mengikuti pemilukada Kota Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2012. Semua fotonya sedang tersenyum gak ada yang cemberut, ya jelas lah mereka kan sedang tebar pesona agar dapat dipilih oleh mayoritas penduduk Kota Tasikmalaya.

Namun ada yang mengganjal dalam hati saya, siapa sih mereka ? Ada 3 calon walikota dan wakil walikota yang siap bertarung memperebutkan simpati masyarakat. Diantaranya adalah Drs. H. Syarif Hidayat, MSi, Ir.H. Cecep Bagja Gunawan, SH.S.Sos, MSi, Drs. H. Budi Budiman, Ir. H. Dede Sudrajat, MP, Mumung Marthasasmita, dan Taufik Faturochman. yang pertama disebut jelas masyarakat tahu betul karena beliau adalah Walikota Tasikmalaya saat ini dan Wakilnya Ir. H. Dede Sudrajat, MP. Namun itupun hanya tahu sebatas Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai pendidikannya, karirnya, keluarganya dan yang lainya saya tidak tahu, apalagi calon yang lainnya. Makanya mereka sekarang (bln April 2012) sedang sibuk menghadiri berbagai macam acara disana sini untuk tebar pesona.

Sebagai warga Tasikmalaya yang punya hak pilih, saya pun ingin tahu profil mereka makanya saya tanya aja ke Mbah Google. Eh, si Mbah cuma tahunya Drs. H. Syarif Hidayat, MSi, Drs. H. Budi Budiman, dan Ir. H. Dede Sudrajat, MP. Yang lainnya katanya gak tahu, dan inilah profil mereka.

Drs. H. Syarif Hidayat, MSi  (CALON WALIKOTA) – Ir.H. Cecep Bagja Gunawan, SH.S.Sos, MSi (CALON WAKIL WALIKOTA)

Nama Lengkap : Drs. H. Syarif Hidayat, MSi
Tempat/ Tgl Lahir : Tasikmalaya/ 11 September 1944
Agama : Islam
Istri : Hj. Roosje Ratulangi
Alamat Rumah : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 238 Tasikmalaya
Alamat Kantor : Jl. Letnan Harun No. 1 Tasikmalaya

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

  • SD Mangkubumi I, Lulus Tahun 1957
  • SMPN 2 Tasikmalaya, Lulus Tahun 1960
  • SPR Bandung, Lulus Tahun 1963
  • Akademi Perawat Bandung, Lulus Tahun 1976
  • Administrasi Negara STIA Tasikmalaya, Lulus Tahun 1986
  • Magister Administrasi Negara STISIP Garut, Lulus Tahun 1998

II. RIWAYAT PEKERJAAN

  • Kepala Bagian Penyakit Dalam RS. Fatmawati Jakarta, Tahun 1963 – 1964
  • Kepala Sal Penyakit Dalam RS. Persahabatan Indonesia-Rusia Rawamangun, Tahun 1964 – 1965
  • Kepala Balai Pengobatan Sukahening, Tahun 1965 – 1967
  • Kepala Balai Pengobatan Pagerageung, Tahun 1967 – 1973
  • Kepala Balai Kesehatan/ Puskesmas Manonjaya, Tahun 1973 – 1976
  • Kepala Puskesmas Kawalu, Tahun 1976 – 1980
  • Kepala Puskesmas Tawang, Tahun 1980 – 1982
  • Kepala Seksi Penyuluhan DKK Kab. Tasikmalaya, Tahun 1982 – 1997
  • Direktur Akademi Perawat Muhammadiyah, Tahun 1997 – 1999
  • Kepala Balai Khitan Melati, Tahun 1982 – 2007
  • Kepala Koperasi Kesehatan Kab/ Kota Tasikmalaya, Tahun 1985 – 2007
  • Dosen STIA Tasikmalaya, Tahun 1985 – 2007
  • Sekretaris Yarsi Tasikmalaya, Tahun 1996 – 2007
  • Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Tahun 2002 – 2003
  • Wakil Walikota Tasikmalaya, Tahun 2003 – 2007
  • Walikota Tasikmalaya, Tahun 2007 – Sekarang

III. PENGALAMAN ORGANISASI

  • Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 1999 – 2000
  • Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya, Tahun 2002 – 2006
  • Ketua LHM Jawa Barat 1990 – Sekarang
  • Ketua Yafakin, Tahun 1990 – 2006
  • Ketua Dewan Pertimbangan PPNI Jawa Barat, Tahun 2004 – Sekarang
  • PII, Tahun 1967 – 1969

sumber : http://id-id.facebook.com/notes/khastasikmalaya/profil-walikota-tasikmalaya/244242388939380

 

Nama lengkap : H. Cecep Bagja gunawan, SH, S.Sos, Mh, M.Si

Tempat & tgl lahir : Cianjur, !4 Februari 1957

Alamat : Jl. Letda Sule No. 3 Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya

Pekerjaan : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Tasikmalaya

 

 

I. KELUARGA

  • Isteri      : Hj. Enung Nasihah
  • Anak      : (1) Hj. Indri Sri Mulyati, SH, M.Kn (2) H. Budi Hermawan, SH, M.Si (3) Hendri Mulyadi, SH

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

  • SD lulus tahun 1970 di Cianjur
  • SMP lulus tahun 1973 di Cianjur
  • SMA IPA lulus tahun 1976 di Cianjur
  • S.1 Hukum Perdata lulus tahun 1986 di Bandung
  • S.1 Administrasi Negara lulus tahun 1995 di Garut
  • S.2  Administrasi Negara lulus tahun 2000 di Garut
  • S.2 Ilmu Hukum lulus 2009 di Jakarta

III. RIWAYAT JABATAN

  • Kasubsi Pengukuran, Pemetaan & Konversi. Kantor Pertanahan Kab. Ciamis, tahun 1990-1995
  • Kasubsi Peralihan Hak, Pembebasan Hak dan PPAT. Kantor Pertanahan Bogor, tahun 1995-1997
  • Kepala Seksi Pengukuran & Pendaftaran. Kantor Pertanahan Kota Cirebon, tahun 1997-2000
  • Kepala Seksi Pengukuran & Pendaftaran. Kantor Pertanahan Kab. Cirebon, tahun 2000-2001
  • Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cirebon, tahun 2001-2006
  • Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, tahun 2006-2008
  • Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, tahun 2008-2011
  • Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tasikmalaya, tahun 2011 sampai sekarang

IV. KARIR SOSIAL

  • Pengurus PB Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pengelolaan Aset
  • Pemilik Yayasan AL-AMANAH
  • Pimpinan Majlis Ta’lim AL-AMANAH
  • Penyelengara pengajian rutin Mingguan dan Bulanan dengan Da’i terkemuka
  • Memberangkatkan Umroh 12 Ajengan tajug di lingkungan sekitar tempat tinggal, sejak tahun 2009
  • Mendirikan Perguruan Tinggi STAIMA, membuka 4 program studi

 

Drs. H. Budi Budiman (CALON WALIKOTA) – Ir. H. Dede Sudrajat, MP (CALON WAKIL WALIKOTA)

BIOGRAFI

Drs. H. Budi Budiman (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 27 April 1965) adalah seorang Pengusaha yang handal dan teruji sepanjang kariernya yang cemerlang. Alumnus FKIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya ini memulai karier pengabdiannya sebagai Guru di SMA Negeri 1 Tasikmalaya sejak tahun 1989 hingga akhirnya profesi ini harus dia lepaskan karena kesibukannya mengelola usaha dan perusahaan yang diamanahkan kepadanya di tahun 1995. Jiwa pendidik ini yang melekat dalam gaya kesehariannya yang bersahaya, santun dan kebapakan. Walau harus bergelut dalam eksotisnya dunia usaha dan oportunisnya dunia politik.

Suami dari Dra. Hj. Eti Atiah ini memang dikenal ulet dan memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja, pantang menyerah, memiliki visi jauh kedepan dan pola kepemimpinan yang demokratis. Sehingga dengan itu semua Budi Budiman berhasil dan dipercaya memimpin dan menggerakkan puluhan perusahaan dan memimpin beberapa organisasi profesi, sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Bapak dari empat putri dan dua putra ini adalah sosok ayah yang penuh perhatian kepada keluarga dalam membimbing dan membina keluarga yang tergolong besar menjadi keluarga yang solid dan harmonis,sakinah mawaddah warahmah dan menjadikannya sebagai fondasi spirit perjuangan dan pengabdian hidup di masyarakat Kota Tasikmalaya. Keluarga baginya adalah inspirasi dan motivasi dari perjuangan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya, dan penghibur dikala kejenuhan dan kendala menimpa gerak langkahnya.

Karier usaha Budi Budiman dimulai sebagai Pengusaha Angkot, pernah juga menjadi Pedagang Beras selanjutnya dipercaya memegang dealer Suzuki di Tasikmalaya hingga kemudian dipercaya memegang kendali atas beberapa perusahan di bawah Group Mayasari. Di tangan dinginnya perusahan-perusahan tersebut mengalami perkembangan yang signifikan. Budi Budiman dikenal sebagai entrepreneur yang sukses dan sekaligus sebagai intrapreneur yang efektif. Kini usahanyapun berkembang ke berbagai sektor Otomotif, properti dan konstruksi diantaranya.

Disamping kesibukannya sebagai Pebisnis dan Eksekutif di beberapa perusahan, Budi Budiman bergiat dalam berbagai organisasi profesi, sosial dan keagamaan. Diantaranya Organda Tasikmalaya, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), BAZ Kota Tasikmalaya, Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya dan lain sebagainya. Dalam pandangannya, aktivitas sosial kemasyarakatan tersebut merupakan tuntutan dan pemenuhan kewajiban atas kepeduliannya terhadap masyarakat dan umat.

Di bidang pendidikan Budi Budiman berkiprah sebagai ketua Yayasan Islam Bojong yang mengelola beberapa lembaga formal dan informal, Lembaga Pendidikan LP3I Tasikmalaya yang dibawah pengelolaannya berkembang pesat menjadi salah satu Lembaga Pendidikan yang sangat diminati masyarakat, sehingga beliau di tasbihkan sebagai pengelola LP3I terbaik Se-Indonesia pada tahun 2010 yang lalu. Tahun yang sama pula Budi Budiman mendirikan dan mengetuai STT YBSI Tasikmalaya. Ini merupakan cerminan dari kepeduliannya meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendidik anak bangsa yang bekualitas dan mandiri.

Sedangkan di bidang keummatan dan keagamaan, beliau bergiat dalam permasalahan pengelolaan zakat dan memasyarakatkan sistem ekonomi syariah yang peluangnya masih sangat terbuka untuk dapat bersanding dengan sistem ekonomi konvensional. Hal itu dilakukan dengan aktif di Mayarakat Ekonomi Syariah Kota Tasikmalaya, menjadi Komisaris di BPRS sebagai implementasi dari sistem keuangan syariah serta membuat program mayasari peduli jompo yang bekerjasama dengan BAZ Kota Tasikmalaya. Disisi spiritual keagamaan Budi mendirikan Masjid Attiyah dan mengadakan berbagai kegiatan di dalamnya. Peraih penghargaan Honoris Police ini, telah berhasil menyelesaikan proyek

Pembangunan berbagai tempat yang menjadi icon dan landmark Kota Tasikmalaya, seperti Masjid Agung Tasikmalaya, Pasar Cikurubuk, Bale Kota, dan Mayasari Plaza.

Budi Budiman memulai karier politiknya dengan menjadi pengurus DPC PPP Kota Tasikmalaya. Pada Pemilukada 2007 , Budi menjadi Calon walikota yang berpasangan dengan dr. Wahyu Sumawijaya dari Partai Demokrat untuk Wakil Walikotanya. Moment pemilu 2007 meskipun belum terpilih menjadi Walikota, tapi ini merupakan tanda bahwa Budi Budiman adalah sosok yang diterima oleh masyarakat untuk memimpin Kota Tasikmalaya ke depan yang dibuktikan dengan perolehan suaranya yang signifikan.

Tahun 2010 Budi Budiman terpilih pada musyawarah cabang sebagai Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya periode tahun 2010– 2015. Setahun kemudian Budi dipilih dan di tetapkan oleh Partai berlambang ka’bah tersebut menjadi bakal Calon walikota satu-satunya untuk Pemilukada 2012. Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya, Drs. Otong Koswara MSi memberikan komentar seputar pencalonan Ketua DPC PPP Drs H Budi Budiman yang akan maju dalam pemilihan wali kota Tasikmalaya 2012.

Munculnya Budi yang menjadi calon tunggal dari PPP merupakan hal yang bersejarah. Karena sebelumnya, di PPP Tasikmalaya, setiap ketua PPP jarang langsung dicalonkan jadi wali kota. ”Ini membuktikan bahwa ketua saat ini (Budi Budiman) sangat proporsional sebagai kader terbaik. Dengan diusungnya H Budi menjadi calon tunggal dari PPP, merupakan preseden positif bagi partai, bahwa ketua partai itu betul-betul diperlakukan sebagai kader terbaik yang layak dipilih dan didukung untuk maju menjadi calon pemimpin daerah. ”Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, ketua partai jarang dicalonkan dan malah mencalonkan fungsionaris partai, ini kan aneh. Nah sekarang H Budi nyalon, jadi sejarah, karena seorang ketua DPC. Saya sepakat kalau H Budi maju jadi wali kota,” tandasnya.

Menjadi calon wali kota bagi H Budi Budiman, bukanlah karena keinginan berkuasa semata, tapi bagi pemilik postur tegap dan tampan ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan, pertama kapasitasnya sebagai Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya yang telah mendapat rekomendasi dari DPW PPP Jawa Barat, Kedua amanah dari agama agar dalam hidupnya mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi ummat dan bangsa, dan yang ketiga merupakan amanah dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang pernah memilihnya pada pemilukada tahun 2007 yang lalu. Hal ini juga ditopang dengan kesiapannya dalam mewujudkan visi serta misinya yang lebih menitik beratkan keberpihakannya kepada rakyat.

Visi yang menekankan kepada capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan kedalam strategi ekonomi yang logis dan sistematis akan menjadi harapan baru bagi masyarakat kota Tasikmalaya dalam melakukan akselerasi kemajuan di bidang ekonomi dengan penguatan infrastruktur yang menopang aliran investasi dari luar. Pembangunan lapangan terbang komersial, prasarana jalan yang layak serta kebijakan ekonomi yang berfihak pada UKM dan industri masyarakat lainnya akan menjadi contoh prioritas dalam kebijakan pemerintahannya.

Profil

Nama lengkap    : Drs. H. Budi Budiman

Lahir      : Tasikmalaya, 27 April 1965

Agama   : Islam

Isteri      : Dra. Hj. Eti Atiah

Anak       : (1) Selvia Neilil Kamaliah (21 th), (2) Desi Aprianti (19 th), (3) Dila Nafisah (17), (3) Ilham Sanaul Pata (15 th), (4) Muhammad Naufal Ramadhan (11 th), (5) Tasya Tazkia (9 th)

I. PENDIDIKAN

  • SD Negeri Galunggung I Kota Tasikmalaya. tahun 1976
  • SMP Negeri I Kota Tasikmalaya, tahun 1980
  • SMAN 2 Kota Tasikmalaya, tahun 1983
  • Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya, Sarjana Pendidikan FKIP – Matematika, tahun 1988

II. RIWAYAT PEKERJAAN

  • Ketua Pengurus Harian STT YBSI Kota Tasikmalaya, 2010-sekarang
  • Pimpinan Maya Taxi Kota Tasikmalaya, 2007-sekarang
  • Executive Director MAYASARI PLAZA Kota Tasikmalaya, 2006-sekarang
  • Komisaris BANK Syariah BPRS Al-Wadi’ah di Kota Tasikmalaya, 2006-sekarang
  • Pengelola Lembaga Pendidikan LP3I Kota Tasikmalaya, 2002-sekarang
  • Wakil Direktur P.O. Doa Ibu Kota Tasikmalaya, 1999-sekarang
  • General Manager PT. Mayagraha Perdana Jaya, Panitia Pelaksana Pembangunan Pasar Induk Cikurubuk Kota Tasikmalaya, 1996-sekarang
  • Direktur PT. Cakra Putra Parahyangan / Cakra Motor, (Dealer SUZUKI di Kota Tasikmalaya), 1993-sekarang
  • Pengusaha Angkutan Kota Tasikmalaya, 1990-sekarang
  • Guru di SMAN 1 Kota Tasikmalaya, 1989-1995

III. PENGALAMAN ORGANISASI

  • Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya, 2010 – 2015
  • Panita Pelaksana Pembangunan Masjid Agung Kota Tasikmalaya, 2000 – 2002
  • Panita Pelaksana Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya, 2009 – sekarang
  • Pengurus BAZ Kota Tasikmalaya, 2009 – sekarang
  • Calon Walikota pada Pemilukada Kota Tasikmalaya Tahun 2007
  • Ketua Yayasan Islam Bojong Kota Tasikmalaya, 2006 – sekarang
  • Pengurus MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Kota Tasikmalaya, 2006 – sekarang
  • Pendiri Masjid Attiyah Rajapolah Tasikmalaya, 2004
  • Pengurus ORGANDA Kota Tasikmalaya, 2003 – sekarang

Penghargaan

  • Pengelola LP3I terbaik Se-Indonesia (2010)
  • Honoris Police

sumber : http://budibudiman.com/

Nama lengkap : Ir. H. Dede Sudrajat, MP.

Tempat & tgl lahir : Tasikmalaya, 23 Maret 1963

Alamat rumah : Jl. Ir. H. Juanda No 31 Rt.03/06 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya

Agama : Islam

Istri : Dra. Hj. Iyan Rohmulyana

I. PENDIDIKAN

  • Sekolah Dasar : SDN 1 Gunungtanjung. Tahun 1976 Berijazah
  • SLTP : SMP Gunungtanjung. Tahun 1979 Berijazah
  • SLTA : SMA Islam Cipasung. Tahun 1983 Berijazah
  • S1 : Universitas Siliwangi – Fak. Pertanian Berijazah
  • S2 : Universitas Siliwangi – Magister PertanianBerijazah

II. PENGALAMAN ORGANISASI

  • Ketua Osis Dan Pramuka SLTP
  • Ketua Osis Dan Pramuka SLTA
  • Anggota IKA Alumni Fakultas Pertanian Unsil
  • Ketua Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Unsil
  • Anggota Jema’ah Pengajian Pesantren Mani’is Gunung Tanjung
  • Ketua IPHI Kec Gunung Tanjung
  • Bendahara Komite Sekolah Kec. Manonjaya
  • Penasehat/Pembina SMK Plus Al-Hasanah Kab Tasikmalaya
  • MPC PPP Kecamatan Gunung Tanjung (Tahun 2002-2004)
  • Pengurus Harian DPC PPP Kab. Tasikmalaya (Tahun 2004-2007)
  • Pencalonan Legislatif 2004 Kab, Tasikmalaya Dari Dapil 4-PPP Dengan Raihan Suara Terbanyak Se Jawa Barat dengan perolehan 12.500 (dua belas ribu lima ratus ) suara
  • Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP Jawa Barat (2011-sekarang)
  • Wakil Walikota Tasikmalaya (2007-2012 )
  • Ketua TKPKD Kota Tasikmalaya
  • Ketua Komda Lansia Kota Tasikmalaya
  • Ketua BNK Kota Tasikmalaya
  • Ketua Kominda Kota Tasikmalaya
  • Ketua Umum DKM Mesjid Agung Kota Tasikmalaya
  • Penasehat Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Tasikmalaya
  • Ketua Persikotas Kota Tasikmalaya
  • Ketua Komite Sepeda Indonesia (KSI) Kota Tasikmalaya
  • Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kota Tasikmalaya
  • Mustasyar NU Kota Tasikmalaya

Sumber : http://dedesudrajat.com

Mumung Marthasasmita (CALON WALIKOTA) – Taufik Faturochman (CALON WAKIL WALIKOTA) (gambar dan profil belum tersedia, ada yang punya ?)


ABSTRAKSI
Perubahan di tingkat Pusat dengan kemunduran Presiden Soeharto menimbulkan beberapa harapan baru untuk memperbaiki nasib bangsa. Salah satu dari isu yang hangat saat itu adalah ter-bentuknya otonomi atau desentralisasi. Penghapusan UU No. 5 Tahun 1974 membawa dampak baru yakni berubahnya status kotif.

Tasikmalaya memiliki satu daerah kotif, dengan hapusnya UU tersebut ternyata Kotif Tasikmalaya harus berubah menjadi sebuah daerah yang mandiri, katakanlah sebagai kota yang otonom. Tentu setiap perubahan memiliki dampak-dampak dan perubahan.
Perubahan yang mendasar tentu memperpendek jarak biro-krasi yang sebelumnya kotif dibawah kabupaten. Selain birokrasi, dengan otonomi tersebut kotif (yang nanti menjadi kota) bisa mengatur sendiri daerahnya. Pembentukan tata ruang kota menjadi lebih teratur karena wilayah Kota Tasikmalaya yang cenderung lebih dinamis daripada Kab. Tasikmalaya.

Hal lain yang tercipta adalah perbaikan infrastruktur dan juga taraf hidup masyarakat Kota Tasikmalaya itu sendiri. Makin dinamis dalam gerak mobilitas penduduk juga salah satu indikator bagaimana keberhasilan Kota Tasikmalaya, tentu selain dengan meningkatnyasoundscape khususnya dari segi kendaraan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sejarah kota belum banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan akademis.(1) Pernyataan tersebut tentu menjadi dua buah sisi mata uang, bisa menjadi sebuah kritikan atau justru semacam pencerahan. Menjadi kritik karena seringkali sejarawan hanya akan memiliki kecenderungan untuk mereproduksi tema-tema yang telah ada dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak terjadi terobosan penting secara tematik dalam penelitian sejarah.(2) Namun, pernyataan tersebut akan menjadi pencerahan seandainya ada kebijaksanaan dari seorang sejarawan untuk menggali tema-tema baru yang selama ini kurang diminati.

Sejarah kota setidaknya bisa memiliki 5 bidang garapan, yakni ekologi kota, transformasi sosial ekonomis, sistem sosial, problem sosial, dan mobilitas sosial.(3) Satu hal yang dirasa kurang dalam garapan tersebut ialah masalah ke-ruang-an. Bagaimanapun juga, kota akan berbeda dengan desa karena akan ada sebuah aspek spasial (ruang) yang sengaja dibentuk dan diregulasikan ketika kota muncul atau dimunculkan.

Kota adalah suatu domain dengan penduduk yang relatif padat namun dengan luas yang relatif terbatas. Domain disini adalah suatu ruang (space) sebagai hasil interaksi antara sistem sosial dan sistem lingkungan dengan sistem administrasi, kewenangan (authority), yuridikasi serta mekanisme dinamis yang berlaku dalam wilayah tersebut menurut perjalanan waktu.(4) Jika pengertian kota seperti kalimat sebelumnya, tentu setiap kota memiliki ciri atau identitas sendiri yang membedakan satu dan yang lainnya.

Memang, menjadi hal yang nisbi ketika Tasikmalaya direntang dalam kurun 1999-2004, sebuah periode waktu yang singkat. Akan tetap ada sebuah peristiwa menarik dimana terdapat suatu perubahan dalam sistem administrasi. Jika mengacu pada paragraf sebelumnya mengenai kota, tentu perubahan administrasi yang dimaksudkan sebelumnya juga akan mengubah pola interaksi.

Sekitar tahun 1999, bergulir wacana mengenai desentralisasi atau pemekaran wilayah setelah Orde Baru runtuh. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sejak pemerintahan Orde Baru yang berdiri pada 1966, mereka telah membangun sebuah pemerintah nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik dan ekonomi terpusat. Keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 membawa kepastian bahwa arah pembangunan di Indonesia akan dibawa melalui sentralisasi.(5) Meski das sollen dengan keluarnya UU tersebut membawa ke arah desentralisasi, tetapi das sein bahwa Indonesia dibawa ke arah sentralisasi terpusat.

Ketika Orde Baru makzul dan digulirkannya pemerintahan baru yang mengusung semangat reformasi, arah pembangunan berganti pula secara gradual menjadi kebebasan untuk melakukan otonomi secara luas. Hal ini ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999(6) dan UU No. 25 Tahun 1999.

Hingga akhir tahun 2007, setidaknya telah ada 7 provinsi, 135 kabupaten, dan 32 kota terbentuk sebagai hasil dari pemekaran wilayah.(7) Provinsi Jawa Barat pun mengalami proses otonomi daerah atau pemekaran wilayah.(8) Provinsi Jawa Barat adalah provinsi di Pulau Jawa yang paling banyak mengalami desentralisasi atau pemekaran wilayah.
Pada tahun 2000 terjadi pemekaran di wilayah Jawa Barat dengan kemunculan Provinsi Banten yang terdiri atas Kabupaten Tangerang, Serang, Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang. Setelah itu, muncul kota-kota baru yang struktur daerah atau pemerintahannya berasal dari kota adminstratif (kotif). Kota administratif ialah kota yang memiliki wali kota administratif yang bertanggung jawab kepada bupati dimana kota administratif itu berada. Contoh kota administratif di daerah Jawa Barat (sebelum ada Provinsi Banten), antara lain Kotif Cimahi, Kotif Tangerang, Kotif Cirebon, Kotif Banjar, dan Kotif Tasikmalaya.(9)

Seperti wabah penyakit epidemi yang melanda dengan cepat, “proyek” pemekaran wilayah pun menjangkiti Kota Administratif Tasikmalaya yang pada asalnya menginduk kepada Kabupaten Tasikmalaya. Ketika pembangunan di daerah Jawa Barat dirasa cukup deras ditambah oleh keinginan untuk menjadi sebuah kota yang otonom, muncul gerakan dari tingkat atas di Kota Administratif (Kotif) Tasikmalaya untuk mengajukan diri sebagai sebuah kota yang mandiri dan terlepas dari Kab. Tasikmalaya.(10)

Tanggal 17 Oktober 2001 adalah awal lahirnya Kota Tasikmalaya.(11) Setelah disetujui oleh Presiden dan diwakili melalui tanda tangan Menteri Dalam Negeri pada saat itu, terbentuklah Kota Tasikmalaya bersama kota lainnya yakni Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Pada tanggal 18 Oktober 2010, Drs. Wahyu Suradihardja dilantik sebagai pejabat walikota sementara di Gedung Sate, Bandung.

Sekelumit perjalanan hingga menjadi Kota Tasikmalaya tentu tidak sepraktis dalam urutan tulisan diatas, namun bisa memberi gambaran mengenai sejarah pembentukan dari kotif menjadi kota otonom atau kota mandiri (selanjutnya hanya disebut kota). Pembangunan wilayah tentu menjadi tujuan utama dalam terjadinya pemekaran wilayah, namun apakah itu semua sudah mencakup terhadap permasalahan sosial?

Berbagai harapan, idealisme, perubahan, pembaharuan, atau kemajuan akan berbenturan dengan kegelisahan, pragmatisme, ketidakpastian, kesulitan, hambatan, konservatisme, dan lain-lain.(12) Tentu perubahan seringkali terjadi karena adanya beragam sebab, baik itu perubahan yang kecil maupun besar dengan sebab yang positif atau negatif. Tasikmalaya, yang menjadi subjek kajian inipun tentu akan mengalami sebuah perubahan dalam masa transisinya dari sebuah kotif menjadi kota otonom.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat tulisan dengan judul, “TASIKMALAYA DALAM TRANSISI, DARI KOTIF MENJADI KOTA OTONOM (1999-2004)”. Sepanjang pengetahuan penulis, pengertian otonomi dan dampaknya terhadap perubahan sosial sudah cukup banyak yang membahas. Akan tetapi, belum ada yang membahas mengenai desentralisasi di lingkup Tasikmalaya,(13) baik itu perubahan secara fisik maupun secara mental. Sehingga penelitian ini menawarkan alternatif baru terhadap wacana perubahan yang terjadi setelah adanya desentralisasi atau pemekaran wilayah di lingkungan tersebut.

Hal inilah yang menjadi alasan utama penulis untuk melanjutkan penelitian tersebut. Adapun secara tegasnya mengapa di Kota Tasikmalaya tentu semata-mata mencari contoh yang berbeda dalam berbagai aspek perubahan yang telah terjadi pada masa transisi dari sebuah kotif menjadi kota otonom.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
Ada beberapa pertanyaan mendasar dalam pikiran penulis, 1) apakah ada yang salah dengan otonomi yang dilakukan Kotif Tasikmalaya menjadi sebuah kota yang mandiri bernama Kota Tasikmalaya? Dan 2) apakah dasar pembangunan itu bukan sekedar bersifat ekonomi semata, tetapi juga antropoisme, dimana kepentingan penduduk lokal dapat tersalurkan?

Kedua pertanyaan itulah yang mendasari pemahaman penulis mengenai desentralisasi, otonomi, maupun pemekaran wilayah beserta dampak yang dibawanya. Sejarah kota adalah sebuah hal yang akan menjadi dasar metodologis tulisan ini dibuat.
Sejarah juga tidak bisa dilepaskan dalam konsep discontinuesehingga harus memiliki batasan secara temporal.

Maka disini dipilihlah batasan temporal yaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2004. Menjadi sebuah daerah otonom tentu harus memiliki stabilitas secara multi-aspek, entah itu ekonomi, politik, atau hukum. Tahun 1996 adalah salah satu tahun tragedi bagi daerah Tasikmalaya. Pada tahun tersebut, terjadi konflik komunal yang diisukan menjurus menjadi kerusuhan berbalut SARA.(14) Oleh karena itu tahun 1999 dipilih sebagai awal tahun penelitian karena selang tiga tahun tersebut dianggap menjadi tahun konsolidasi setelah terjadi tragedi.

Tahun 2004 menjadi batasan secara temporal dalam penelitian tersebut. Salah satu aspek yang mendasarinya adalah bahwa tahun 2004 dirasa sudah cukup memiliki banyak bukti-bukti dalam mendukung teorema mengenai konsep change dalam sejarah. Tahun 2006 memiliki selang 5 tahun setelah terjadi pemekaran wilayah sehingga tentu dapat dicecar apakah wajah Kota Tasikmalaya sudah mengalami perubahan atau belum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diringkas menjadi permasalahan-permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini. 1) Seperti apakah kondisi Tasikmalaya sebelum adanya otonomi menjadi Kota Tasikmalaya? 2) Apa saja yang mendasari perubahan Tasikmalaya menjadi sebuah kota yang otonom?, dan 3) Seperti apa “wajah” Kota Tasikmalaya setelah menjadi sebuah kota yang otonom?
Dari rumusan masalah beserta pokok-pokok masalahnya, tulisan ini menjadi tulisan sejarah kota.(15)

C. Tujuan Penelitian
Menggubah sedikit pernyataan dari Kuntowijoyo, penulisan sejarah hadir sebagai ilmu profetik dimana dia menjadi kritik sosial atas keadaan yang terjadi.(16)
Dari sini muncul tujuan penulisan yang dimaksud, yakni sebagai kritik sosial terhadap terjadinya otonomi yang telah terjadi di Kota Tasikmalaya dengan melihat apakah ada penyimpangan atau kesuksesan dalam otonomi yang telah terjadi. Tentunya, selain beban moral yang telah disebutkan, memperbanyak referensi sebagai buku sejarah kota khususnya dalam kajian sejarah kontemporer adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka
Akhir-akhir ini, studi mengenai sejarah kota meningkat secara pesat karena terjadi pula perubahan gerak budaya, ekonomi, politik, dan sosial ke ranah wilayah perkotaan.(17) Namun, kebanyakan sejarah yang terlalu sering dibahas masih berupa kota-kota yang bersifat kota besar dengan jumlah penduduk yang banyak, sedangkan untuk kota yang bisa dikatakan kota kecil belumlah banyak. Oleh karena itu akan menjadi hal yang cukup menarik ketika penulis mengalami kesulitan dalam menemukan penulisan sejarah kota (kecil) dalam sebuah buku utuh. Akan tetapi penulis menggunakan tinjauan tiga buah buku sebagai tinjauan.

Djoko Suryo(18), Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, buku ini menceritakan tentang sejarah sosial pedesaan di wilayah yang mencangkup Karesidenan Semarang dalam kurun 1830-1900 yang terbagi menjadi delapan 6 bab, disertai 1 bab pendahuluan, 1 bab kesimpulan, dan beberapa lampiran. Secara umum, buku ini membahas permasalahan sosial yang terjadi ketika terjadi perubahan sektor penduduk dan ekonomi di Semarang akibat munculnya kolonial. Selain itu, ada pula bab yang membahas tentang masalah-masalah yang timbul di masyarakat karena adanya krisis ekonomi dunia yang melanda pada tahun 1880-an.

Yang menarik dalam buku ini ialah menceritakan pola perubahan sosial yang terjadi dan dibatasi sebuah ruang bernama residen. Mengacu pada pola administrasi dan jumlah penduduk, bisa penulis bandingkan untuk mencoba pola yang sama dalam ruang spasial yang bernama kota. Dalam buku ini, digunakan untuk mengisi pemahaman tentang masalah sejarah sosial dan sejarah kota itu sendiri, utamanya dalam bab tiga ketika penelitian ini dilaporkan.

Buku kedua, yakni Nina Herlina Lubis(19), Banten dalam Pergumulan Sejarah, menceritakan sejarah daerah Provinsi Banten, dimulai dari masa pra-sejarah (menurut Nina Herlina Lubis)(20) hingga terbentuknya sekarang menjadi Provinsi Banten. Terlepas dari unsur-unsur yang lebih politis terhadap keluarnya buku tersebut, penulis lebih menangkap bagaimana sebuah sejarah daerah dan sejarah kontemporer ditulis. Selain itu, adanya bahasan mengenai masalah desentralisasi wilayah antara Jawa Barat dan Banten setidaknya memberi gambaran bagaimana sebuah pemekaran wilayah terjadi.

Dari dua tinjauan pustaka tersebut, ada dua gambaran mengenai bagaimana sejarah sosial dalam lingkup ruang bernama kota beserta sejarah kontemporer dan sekelumit masalah pemekaran wilayah dapat disajikan. Memang, untuk tinjauan pustaka mengenai daerah Tasikmalaya sendiri belum terlalu banyak, misalnya sebuah disertasi dari Emuch Herman Soemantri(21), Sejarah Sukapura, Sebuah Telaah Filologis.

Dalam disertasinya, Emuch Herman Soemantri lebih menjadi sebuah tinjauan filologis sehingga ketika metode yang digunakan tentu akan lebih mengacu pada metode penelitian bahasa atau kebudayaan. Terlepas dari itu, dalam disertasinya tersebut, Emuch menawarkan bagaimana naskah Sajarah Sukapura bisa menghadirkan fakta-fakta sejarah, tentunya setelah dilakukan kritik sehingga menghasilkan fakta sejarah yang valid mengenai sejarah di daerah Sukapura.(22)

E. Metode dan Sumber
Metode yang digunakan dalam tulisan ini tentu berupa metode sejarah(23) dengan pemaparan tulisan berupa deskriptif-naratif. Tema yang berbentuk kota lebih cenderung berbentuk kewilayahan, namun tidak dipungkiri bahwa akan terkandung banyak pendekatan melalui ilmu sosiologi, khususnya sosiologi kota. Tanpa mengesampingkan dari dasar penulisan yakni sejarah, penulis berusaha melakukan pendekatan berupa sosio-historis tanpa melupakan unsur-unsur alam yang harus diperhatikan.

Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah ini antara lain,
1. Mencari dan menghimpun sumber informasi (heuristik),
2. Mengkritik (critism) sumber informasi dan materi yang didapat, baik itu berupa kritik internal maupun kritik eksternal,
3. Setelah itu baru terjadi proses interpretasi dan mensintesakan penemuan-penemuan materi dan sumber informasi.

Adapun sumber-sumber berupa data dilakukan dengan dua cara, yakni sumber kepustakaan dan sumber wawancara.
1. Sumber Kepustakaan
Sumber kepustakaan dapat dilakukan di perpustakaan maupun data-data penyajian berupa buku atau format digital. Sumber kepustakaan berguna sebagai dasar pijakan sebelum melakukan wawancara atau untuk mendapat basic knowledge terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sumber kepustakaan dalam penelitan ini didapat dari beberapa sumber antara lain di Perpustakaan Kota Tasikmalaya, Perpustakaan FIB-UGM, Perpustakaan Sekip UGM, maupun Perpustakaan Kota Jogjakarta.
2. Sumber Wawancara
Sebagai penulisan sejarah kontemporer tentu sumber wawancara menjadi sebuah hal yang penting dan bukan sekadar melengkapi penelitian. Sumber wawancara didapat dari orang-orang yang mengalami langsung proses perubahan Kota Tasikmalaya, baik itu yang berada di institusi maupun masyarakat umum.

F. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian ini setidaknya akan ditulis dalam 5 bagian. Pada bagian pertama pengantar yang berisikan latar belakang, dasar-dasar pokok permasalahan dalam penelitian, selain itu juga dimunculkan batasan-batasan dalam lingkup spasial dan temporal dalam penelitian yang dilakukan tersebut. Pada bagian selanjutnya ialah awal pemaparan. Disinilah letak sejarah kota akan dimunculkan sebagai background pembaca dapat memahami permasalahan yang terjadi. Disini pula diterangkan mengapa sampai muncul otonomi, pengertian otonomi, desentralisasi, maupun hal-hal yang berkaitan mengenai kota administratif.

Pada bagian selanjutnya, disini inti dari permasalahan yang terjadi. Dimana akan dibahas mengenai keadaan Kota Tasikmalaya mengenai sebelum terjadinya otonomi. Selain itu ada subbagian yang menceritakan kondisi dan peristiwa apa saja yang terjadi ketika otonomi terjadi. Bagian keempat atau bab keempat menceritakan mengenai perubahan apa saja yang telah terjadi setelah otonomi terjadi. Perubahan administrasi mengubah pola kebijakan dan juga bagaimana sistem tata ruang kota yang telah berubah setelah otonomi

Bagian selanjutnya ialah kesimpulan setelah penelitian itu terjadi. Isinya adalah menjawab apa saja rumusan yang telah dikemukakan pada awal bagian laporan ini. Pada bagian terakhir berupa penutup, yang berupa daftar pustaka maupun lampiran-lampiran yang sekiranya bisa menambah pemahaman mengenai penelitian ini.

BAB II
PEMERINTAHAN PUSAT DAN KEBIJAKAN

A. Pemerintah Pusat dan Arus Reformasi
Beberapa peristiwa di tahun 1998 mempengaruhi stabilitas politik baik itu di tingkat Pusat (Jakarta) maupun di Daerah (Tasikmalaya). Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia. Wakil Presidennya, Habibie disumpah untuk menjadi presiden RI selanjutnya menggantikan Soeharto. Ketika Habibie menggantikan Soeharto, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya. Isu-isu itu adalah (1) masa depan reformasi, (2) masa depan ABRI, (3) masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, (4) masa depan Soeharto, keluargana, kekayaanya, dan kroni-kroninya, dan (5) masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.(24)

Hingga pergantian dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, angin reformasi dan kesempatan untuk melakukan otonomi dilakukan sebesar-besarnya. Bahkan sejak bulan Januari 2001 dimulailah desentralisasi, yang termasuk di dalamnya penyerahan sumber daya ekonomi dan politik kepada tingkat pemerintahan di mana lembaga dari pemerintahan yang baik pun bahkan kurang maju dibandingkan dengan tingkat pusat.(25)

Munculnya arus desentralisasi membawa aspek perubahan, begitupun di Tasikmalaya. Desentralisasi terbawa hangat dengan bungkus semangat reformasi. Perubahan sistem administrasi daerah adalah salah satu bentuk dari nilai semangat yang dibawa dari desentralisasi. Meskipun dengan arus desentralisasi tersebut membawa peluang korupsi dan penyimpangan yang makin meluas.(26)

B. Desentralisasi dan Pilihan Otonomi

Desentralisasi bukanlah kata yang baru untuk didengar namun masih banyak orang yang awam terhadap makna kalimat tersebut. Otonomi seringkali membawa semangat desentralisasi, sejarah (sebagai peristiwa) membuktikan bahwa ketika Orde Baru makzul, salah satu agenda yang dibawa reformasi ialah otonomi. Gambar disamping mencontohkan bahwa dalam sentralisasi, kewenangan politik dan administrasi berada di atas atau puncak kekuasaan.

1. Kewenangan politik
2. Kewenangan administrasi

Dari gambar tersebut merujuk skema bagaimana sebuah desentralisasi terjadi. Sebagai sebuah organisasi yang besar dan kompleks, Negara Indonesia tidak akan menjadi sebuah efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakan pada puncak hierarki organisasi/pemerintah pusat. Maka diperlukanlah desentralisasi pada dua kewenangan tersebut.

Jika mengacu pada daerah Tasikmalaya, sebenarnya kotif hanya memiliki satu kewenangan semata yakni urusan adminis-trasi (sesuai dengan namanya kota administratif) dan tidak untuk kewenangan politik. Kewenangan politik Kotif Tasikmalaya mengacu pada induknya yakni Kab. Tasikmalaya.

Semangat otonomi menginginkan hal yang lain, khususnya masyarakat Kotif Tasikmalaya. Otonomi artinya kebebasan masya-rakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, bukan nasional. Karena itu, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal. (27)

Setidaknya ada beberapa keuntungan jika dilakukan desentralisasi, yakni;
1. Memberi penilaian yang tepat pada sifat-sifat yang berbeda-beda pada wilayah dan penduduknya,
2. Sebagai senjata yang ampuh terhadap birokrasi, semakin jauh jarak instansi yang harus mengambil keputusan dari rakyat semakin besar sifat-sifat buruk dari birokrasi merajalela,
3. Pemerintahan sentral belum tentu cukup mengenal keadaan setempat,
4. Mempermudah ikut-sertanya penduduk dalam melaku-kan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.(28)

C. Kota Administratif, Sebuah Perkenalan
Setelah memahami makna otonomi maupun desentralisasi, lantas apakah yang dimaksud dengan kota administratif? Kota administratif adalah salah satu unsur bentuk hirarki dalam pemerintahan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974. Dalam UU tersebut walikota kepala administratif bertanggung jawab kepada bupati kepala wilayah kabupaten tempat kotif itu berada.

Sebenarnya dalam UU No. 5 Tahun 1974, sudah ada keinginan untuk melaksanakan desentralisasi. Namun ternyata dalam penerapannya masih berupa sentralistik karena terkait dengan pembagian dana APBN maupun APBD.

 

Dari gambar hirarki diatas terlihat bahwa walikota kotif bertanggung kepada bupati, sedangkan camat yang terdapat di wilayah kotif bertanggung jawab kepada walikota kotif.

BAB III
TASIKMALAYA, SEBELUM BERUBAH

A. Tasikmalaya, Sebelum Otonomi
Kota Tasikmalaya adalah sebuah wilayah yang berada di tenggara Provinsi Jawa Barat. Berada di titik koordinat 108 08′ 38″ – 108 24′ 02″ BT dan 7 10′ – 7 26′ 32″ LS, dengan jarak kurang lebih 105 km dari pusat pemerintahan provinsi, Bandung. Kota Tasikmalaya memiliki sejarah yang tidak bisa dilepaskan dengan Kotif Tasikmalaya maupun Kab. Tasikmalaya. Adanya Kota Tasikmalaya sendiri disebabkan adanya keinginan masyarakat Kotif Tasikmalaya untuk menjadi sebuah daerah otonomi yang terlepas dari Kabupaten Tasikmalaya.(29)

Kotif Tasikmalaya berdiri pada tanggal 3 November 1976, disertai dengan keluarnya PP No. 22 tahun 1976. Yang menjadi Walikota Administratif pertama ialah Drs. H. Oman Roosmaan. Kotif inilah cikal bakal kemunculan dari Kota Tasikmalaya. Bisa dikatakan bahwa daerah Tasikmalaya sendiri merupakan daerah yang cukup strategis. Dengan jarak kurang lebih 105 km dari Kota Bandung dan 60 km dari perbatasan Jawa Tengah, Cilacap, Kota Tasikmalaya menjadi daerah transit perdagangan di jalur selatan Pulau Jawa.

Kotif Tasikmalaya merupakan gabungan dari 3 kecamatan. Kecaman itu berturut-turut seperti angka, (1) Kec. Cipedes, (2) Kec. Cihideung, dan (3) Kec. Tawang. Kec. Cihideung adalah pusat dari pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Tasikmalaya.

Dengan strategisnya letak Tasikmalaya, potensi investasi pun meningkat. Akan tetapi ekonomi rakyat mulai terpinggirkan. Keberadaan batik sukapura, payung geulis, kelom geulis, dan kerajinan tikar mulai terpinggirkan.(30) Hal ini karena keberadaan lokasi pemasaran yang tidak merata, selain terlalu terpusatnya keberadaan pasar. Dengan adanya konflik 1996,(31) situasi ini makin memperparah keadaan ekonomi Tasikmalaya khususnya para pengrajin. Baru beberapa bulan kemudian dimulai kembali pembangunan daerah yang sempat terbengkalai hampir beberapa bulan.

Arah pembangunan Tasikmalaya berpusat di daerah Cihideung dan sepanjang jalan K. H. Zaenal Mustofa, selain menjadi pusat ekonomi daerah tersebut berdekatan dengan Masjid Agung dan Gedung DPRD Kab. Tasikmalaya. Seperti pada umumnya kota di Pulau Jawa, selalu ada daerah yang bernama kaum. Yang biasanya letaknya dekat dengan Masjid Agung, daerah yang biasa disebut kaum di Tasikmalaya terletak di Jalan R. Ikik Wiradinata.

Meski begitu letak alun-alun atau lapangan letaknya cukup jauh dari Masjid Agung sendiri, sekitar 400 meter sebelah timur dari Masjid Agung. Di sebelah alun-alun terletak Pendopo Kabupaten Tasikmalaya. Selain menjadi daerah yang cukup strategis di bidang ekonomi, Tasikmalaya sendiri merupakan pusat pendidikan khususnya bagi daerah Priangan Timur.(32) Hal ini dikarenakan jumlah instansi pendidikan yang cukup banyak disertai dengan adanya beberapa universitas dan perguruan tinggi yang bertempat di Tasikmalaya.

Untuk masalah kesehatan, Tasikmalaya pada saat itu memiliki sebuah Rumah Sakit Umum Daerah yang cukup besar. Bangunan bekas peninggalan Belanda masih tampak di RSUD Tasikmalaya tersebut. Sering pula terjadi kemacetan di depan jalan RSUD ini karena jalannya yang tidak terlalu lebar namun banyaknya pengguna yang menggunakan jalan tersebut.

Setelah kemelut yang terjadi di tingkat nasional mengenai reformasi, hembusan angin perubahan pun terjadi di Tasikmalaya. Perubahan pergantian kekuasaan di pusat mengubah sistem dan tatanan pemerintahan di daerah. Ketika reformasi menjadi obat mujarab bagi pembangunan, Tasikmalaya tidak ingin kehilangan andil dalam meningkatkan pembangunan, khususnya bagi daerah.

Hal ini terjadi ketika Walikota Administratif dipimpin oleh Bubun Bunyamin. Bubun Bunyamin beserta jajaran Kotif mengupayakan terjadinya perubahan status dari yang semula kota administratif menjadi kota yang otonom dan mengatur penuh urusan daerahnya.

B. Ketika Otonomi Terjadi
Berbicara mengenai otonomi tentu akan selalu ada dua mata koin yang dibawa, ada yang pro dan kontra. Begitupun dengan otonomi di Kota Tasikmalaya. Meski tidak terlalu kisruh seperti perubahan otonomi Kota Cimahi,(33) Kota Tasikmalaya pun mengalami sedikit pertikaian, misalkan mengenai hari jadi Kota Tasikmalaya.(34)

Setidaknya ada tiga acuan mengenai hari jadi Kota Tasikmalaya, dan ketiganya menggunakan acuan sejarah kolektif untuk menguatkan argumen dalam penetapan hari jadi. Ada tiga tanggal yang digunakan untuk penetapan hari jadi, yakni tanggal 3 November 1976, 21 Juni 2001, dan 17 Oktober 2001.(35) Misal 3 Oktober 1976 dipilih sebagai hari jadi karena pihak ini beranggapan bahwa Kota Tasikmalaya tidak mungkin berdiri terlepas dari Kota Administratif Tasikmalaya. Sehingga yang harus dilakukan ialah mengakui eksistensi Kotif Tasikmalaya sebagai dasar dari Kota Tasikmalaya.(36)
Setiap tanggal dipilih karena memiliki peran tersendiri bagi terbentuknya Kota Tasikmalaya. Meskipun hasil akhir memilih tanggal 17 Oktober 2001, karena menganggap tanggal tersebut merupakan momentum dari awal lahirnya Kota Tasikmalaya.(37)

Untuk wilayah Kota Tasikmalaya sendiri ditetapkan bahwa yang menjadi wilayahnya ialah daerah-daerah yang dahulu berupa Kotif Tasikmalaya, ditambah beberapa kecamatan yang menjadi batas antara kotif dan kabupaten. Kecamatan yang masuk menjadi wilayah Kota Tasikmalaya ialah Kec. Kawalu, Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Indihiang, dan Kec. Mangkubumi. Total ada 8 kecamatan yang menjadi wilayah Kota Tasikmalaya.

Hal yang paling penting dan membedakan antara kotif dan kota ialah ada dan tidaknya DPRD. Maka dibentuk pula DPRD Kota Tasikmalaya yang sudah jelas berbeda dengan DPRD Kab. Tasikmalaya. Setelah adanya otonomi ini pula, aset-aset milik Kab. Tasikmalaya yang berada diwilayah kota dipindahtangankan, atau pun dijual untuk membeli kembali wilayah di daerah Singaparna, pusat pemerintahan Kab. Tasikmalaya.

BAB IV
PERUBAHAN SETELAH BERUBAH

A. Kini, Setelah Otonomi
Dengan menganggap perubahan status dari kotif menjadi kota pada tanggal 17 Oktober 2001 tentu akan mempermudah kita memperbandingkan hasil-hasil yang diraih setelah Tasikmalaya menjadi sebuah kota otonom. Tentu mengubah daerah dan memberlakukan desentrasi bukanlah sekadar membagi dan memperbanyak kursi jabatan di birokrasi. Harus ada peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas masyarakat.

Setelah menjadi kota otonomi, Tasikmalaya menjadi salah satu kota yang maju dengan pesat. Dengan dibentuknya pola tata ruang, membuat sektor pembangunan diharapkan sesuai dengan pola yang telah direncanakan, sehingga pembangunan lebih berhasil. Di bidang infrastruktur, Kota Tasikmalaya menempat-kan gedung-gedung untuk melayani masyarakat dalam sebuah komplek. Letaknya terdapat di Jalan Ir. H. Juanda. Gedung seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa dinas lainnya menempati gedung dalam komplek tersebut.

Wilayah Kota Tasikmalaya, gabungan dari Kotif Tasikmalaya dan beberapa wilayah dari Kab. Tasikmalaya. Adapun nama kecama-tan secara berturut-turut ialah, (1) Kec. Cipedes, (2) Kec. Cihideung, (3) Kec. Tawang, (4) Kec. Indihiang, (5) Kec. Mangkubumi, (6) Kec. Kawalu, (7) Kec. Taman Sari, dan (8) Kec. Cibeureum

Adapun yang menjadi Gedung DPRD terletak di Jalan R.E. Martadinata, yang letaknya pun tidak jauh dengan komplek perkantoran di jalan Ir. H. Juanda. Gedung DPRD kota dan DPRD kabupaten memang berbeda. Untuk kabupaten letaknya berada di pusat kota, namun akan dipindahkan ke Singaparna.

Untuk balai kota sendiri, sebenarnya Kota Tasikmalaya pernah mengalami perpindahan gedung. Gedung yang pertama terletak di Jalan Noenoeng Tisnasaputra, disana adalah gedung Bale Kota (Balai Kota) yang pertama. Namun terjadi perpindahan ke Jalan Letnan Harun, sedangkan gedung yang lama mengganti nama menjadi Bale Wiwitan dan menjadi gedung Dinas Pertanian.

Kecamatan Cihideung, sebagaian Kecamatan Tawang dan sebagian Kecamatan Cipedes telah membentuk pusat kota yang cukup baik. Meskipun keberadaan institusi pendidikan berada di pusat kota yang mengakibatkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu tidak dapat terelakan. Keberadaan pusat perbelanjaan yang memanjang di jalan K.H. Zaenal Mustofa membentuk kerumunan orang yang membuat hiruk pikuk kota makin terasa. Adapun Masjid Agung Tasikmalaya telah berubah wajah. Tahun 2002 masjid tersebut mengalami perbaikan dan renovasi, sehingga mencerminkan adanya perubahan disegenap bidang setelah otonomi dilaksanakan.

Pola ruang pusat kota tidak berubah dengan pesat, karena masih menggunakan pola ketika menjadi kotip. Masjid terletak dipusat kota disamping gedung DRPD Kabupaten. Gedung DPRD milik Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu dari banyaknya aset kabupaten yang belum dipindahtangankan kepada Kota Tasikmalaya.

Salah satu perubahan yang terjadi selepas otonomi ialah berubahnya status desa menjadi kelurahan. Hal ini ditandai dengan keluarnya Perda Kota Tasikmalaya No. 30 tahun 2003. Setelah itu hampir semua desa di wilayah Kota Tasikmalaya mengganti nama menjadi kelurahan.

Selain perubahan nama, dibentuk pula sentralisasi dibidang industri maupun pola pembangunan. Terbagi menjadi 5 BWK, pola tersebut masih berupa perluasan dari ketika menjadi kotip. Kelima BWK tersebut itu ialah BWK Pusat Kota, BWK I, BWK II, BWK III, BWK IV, dan BWK V.
Adapun kelima BWK itu ialah,
1. BWK I ialah BWK Pusat Kota, meliputi Kec. Cihideung, sebagian Kec. Cipedes dan sebagian Kec. Tawang;
2. BWK II ialah wilayah bagian kota yang meliputi sebagian Kec. Indihiang, sebagian Kec. Cipedes, dan sebagian Kec. Cihideung;
3. BWK III ialah wilayah bagian kota yang meliputi sebagian Kec. Cihideung, sebagian Kec. Tawang, sebagian Kec. Mangkubumi, sebagian Kec. Kawalu, sebagian Kec. Cibeureum, dan sebagian Kec. Tamansari;
4. BWK IV ialah wilayah bagian kota yang meliputi sebagian Kec. Kawalu dan sebagian Kec. Mangkubumi;
5. BWK V ialah wilayah bagian kota yang meliputi Kec. Cipedes dan Kec. Cihideung.(38)

Tumbuh kembangnya Kec. Cihideung, sebagian Kec. Cipedes dan sebagian Kec. Tawang tentu tidak lepas dari keadaan historis daerah tersebut. Sekiranya pusat ekonomi dipindahkan tentu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Maka pembangunan Kota Tasikmalaya masih hanya berupa meneruskan pembangunan dari Kotip Tasikmalaya.

Pembangunan sebuah kota tidak bisa dilepaskan dari keberadaansoundscape, khususnya di daerah perkotaan.(39) Di Kota Tasikmalaya, soundscape yang umumnya terdengar ialah suara kernet (atau kenek) angkutan kota, klakson mobil di persimpangan jalan, maupun adzan yang dikumandangkan masjid pada waktu-waktu tertentu. Di daerah yang menjadi pusat kerumunan semisal di Jalan RSU, suara klakson menjadi hal yang sering didengar. Pada tahun 2004, disertai dengan pertumbuhan ekonomi, populasi kendaraan bermotor pun diperkirakan mengalami lonjakan. Berbeda ketika masih tahun 1999 dimana jumlah kendaraan bermotor masih sedikit suara kebisingan yang dihasilkan pun lebih sedikit. Di jalan protokoler, umumnya jalur yang dilewati trayek kendaraan umum. Jalan tersebut antara lain jalan Lengkong, jalan Tarumanagara, jalan Citapen, dan jalan Mitra Batik.

Salah satu indikator keberhasilan dari otonomi ialah peningkatan kualitas manusia. Meningkatnya penduduk Kota Tasikmalaya ternyata mampu dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan. Hal ini terlihat dari kenaikan angka harapan hidup dan juga inflasi masyarakat Kota Tasikmalaya.(40)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kondisi Tasikmalaya sebelum adanya otonomi adalah adanya dua sistem administrasi, yakni Kotif Tasikmalaya dan Kab. Tasikmalaya. Kab. Tasikmalaya ialah induk dari Kotif Tasik-malaya. Sistem kotif ini menyebabkan Tasikmalaya memiliki walikota administratif, yang bertugas untuk membangun dan meningkat-kan wilayah Tasikmalaya menjadi lebih baik.

Wilayah yang termasuk Kotif Tasikmalaya saat itu ialah Kec. Cipedes, Kec. Tawang, dan Kec. Cihideung yang merupakan pusat pembangunan di wilayah Tasikmalaya. Pusat aktifitas ekonomi banyak berlangsung di ketiga kecamatan tersebut, ditambah lagi wilayah Kec. Cihideung merupakan pusat perekonomian di Tasikmalaya bahkan Priangan Timur.

Ketika wacana reformasi muncul ke permukaan, Tasikmalaya pun berbenah untuk mengadakan reformasi, termasuk di bidang pemerintahan dan struktur daerah. Walikota Administratif saat itu, Bubun Bunyamin beserta masyarakat Kotif Tasikmalaya berharap Kotif Tasikmalaya menjadi sebuah kota yang otonom tanpa harus menginduk lagi kepada Kab. Tasikmalaya.

Setelah otonomi dan pembentukan Kota Tasikmalaya sudah selesai, kini pembangunan seharusnya sudah mulai terarah. Kota Tasikmalaya menjadi lebih terbuka dengan pembangunan. Tentu pembangunan dengan terstruktur tanpa mengakibatkan konflik komunal yang pernah terjadi pada Tahun 1998.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pun membawa efek negatif dari adanya urban. Peningkatan polusi suara akibat meningkatnya jumlah penduduk dan mobilitas kendaraan adalah salah satunya. Namun patut diacungi jempol ialah kemampuan Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan kesejahter-an masyarakat dalam waktu singkat setelah terjadinya otonomi.

(1) Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003): 59

(2) Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005): 5

(3) Kuntowijoyo, op.cit., hal. 63 -72

(4) Bun Yamin Ramto, “Pola Kebijakan dalam Sistem Pengelolaan Kota” Prisma, No. 5 Tahun XXI, 1992: 15.

(5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

(6) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah

(7) Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agustus 2007

(8) Konsep otonomi daerah, pemekaran wilayah, dan desentralisasi kekuasaan bisa dikatakan mengalami perbedaan secara mendasar. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri (badan administrasi sendiri), contoh khusus ialah otonomi khusus untuk Aceh yang memungkinkan Aceh memiliki hukum syariah. Pemekaran wilayah lebih diartikan sebagai pembagian dari satu kabupaten, kota atau daerah menjadi beberapa kabupaten, kota, atau daerah, ini tak bisa dilepaskan dari aspek ke-ruang-an. Sedangkan desentralisasi mengandung arti sebagai penyerahan tugas dan wewenang urusan pemerintahan daerah tingkat atasnya kepada daerah. Mengenai masalah administrasi dalam otonomi lihat Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, (Jakarta : Erlangga, 2004)

(9) Kotif Cimahi menginduk kepada Kota Bandung, Kotif Tangerang menginduk kepada Kab. Tangerang, Kotif Cirebon menginduk kepada Ka. Cirebon, Kotif Banjar menginduk kepada Kab. Ciamis, dan Kotif Tasikmalaya menginduk kepada Kab. Tasikmalaya.

(10) Terdapat dalam poin menimbang pembentukan Kota Tasikmalaya, Undang-Undang No. 10 Tahun 2001.

(11) Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 mengenai pembentukan Kota Tasikmalaya

(12) Sutoro Eko, “Pelajaran Desentralisasi dan Demokrasi Lokal”, dalam Jamil Gunawan dkk., Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, (Jakarta : LP3ES, 2005): 416

(13) Dalam tulisan ini nama Tasikmalaya mengacu pada 3 daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kotif Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Untuk kota dan adalah perubahan dari kotif. Dibedakan jika sebelum tahun 2001, tidak ada yang namanya kota melainkan kotif Tasikmalaya. Sedangkan Kabupaten Tasikmalaya adalah tempat menginduknya Kotif Tasikmalaya sebelum mengotonomikan dirinya menjadi sebuah kota.

(14) Untuk lebih lengkap lihat Hadad Thoriq dan Ali Nuryasin,Amarah di Tasikmalaya: Konflik di Basis Islam, (Jakarta : ISAI, 1998)

(15) Dalam tulisan singkatnya, Dias Pradadimara menganalisis bahwa ruang kota memiliki sejarah dengan proses pembentukannya yang dapat dilacak dan dianalisa secara jelas, itulah yang dimaksud dengan sejarah kota. Lihat Dias Pradadimara, “Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar”, dalam Freek Colombijn (dkk), Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005): hal. 252

(16) Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006): hal. 225

(17) Sri Margana dan M. Nursam, Kota-Kota di Jawa: Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010)

(18) Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900 (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1989)

(19) Nina Herlina Lubis, Banten dalam Pergumulan Sejarah, (Jakarta : LP3ES, 2003)

(20) Ada juga yang lebih setuju menggunakan istilah pra-literatur history, atau prasejarah tulisan.

(21) Emuch Herman Soemantri, “Sejarah Sukapura Sebuah Telaah Filologis,” Universitas Indonesia 1979, tidak diterbitkan.

(22) Istilah untuk daerah yang sekarang bernama Tasikmalaya berupa sebuah daerah afdeeling dalam Karesidenan Priangan. Terdiri dari Sukapura (Tasikmalaya dahulu), Limbangan (Garut dahulu), Bandung, Galuh (Ciamis dahulu), dan Cianjur.

(23) Definisi metode menurut kamus Webster’s Third New International Dictionary of The English Language ialah suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan sesuatu obyek. Dalam tulisan selanjutnya Helius Sjamsuddin mengutip dari tulisan Sartono bahwa metode sejarah bisa dikatakan sebagai “bagaimana mengetahui sejarah”. Lihat lebih lengkap di Helius Sjamsuddin,Metodologi Sejarah, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2007), hal. 12-19

(24) Ricklefs, Merle C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta : Serambi, 2008), hal. 655

(25) Ibid., hal. 673

(26) Ibid.

(27) Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : Grasindo, 2005), hal. 8-9

(28) Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta; Rineka Cipta, 1990), hal. 37-39

(29) Wawancara dengan R. H. Djuha Suwita, 74 tahun, orang yang terlibat ketika otonomi mulai dijalankan.

(30) Batik sukapura, payung geulis, kelom geulis, dan kerajinan tikar dikatakan sebagai ekonomi rakyat karena pengusahanya biasaya berupa orang-orang rumahan. Semuanya merupakan hasil kebudayaan yang sudah berlangsung sekian lama. Daerah penghasil kebudayaan tersebut biasanya terletak di daerah periferi. Batik sukapura ialah batik khas dengan corak asli Tasikmalaya, daerah produksi terletak di sekitar Kec. Cipedes. Payung geulis banyak diproduksi di Kec. Indihiang. Kelom geulis banyak diproduksi di Kec. Cibeureum. Sedangkan kerajinan tikar banyak diproduksi di Kec. Manonjaya, yang nantinya menjadi daerah Kabupaten Tasikmalaya.

(31) Konflik yang diisukan bermuatan SARA antara islam dan kristen, namun menurut realita lebih cenderung karena permasalahan ekonomi. Hal ini dikarenakan pusat perekonomian di Kota Tasikmalaya lebih banyak dikuasai oleh orang-orang etnis Tionghoa, yang mayoritas beragama kristen. Sehingga ketika api dalam sekam tersulut oleh isu agama, justru pengrusakan lebih banyak ke pusat ekonomi Tasikmalaya. Lihat di Hadad Thoriq dan Ali Nuryasin, Amarah di Tasikmalaya: Konflik di Basis Islam,(Jakarta : ISAI, 1998)

(32) Daerah-daerah yang dahulu merupakan daerah Karesidenan Priangan yang letaknya berada di sebelah timur. Adapun daerah yang biasa disebut Priangan Timur ialah Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

(33) Pertikaian yang terjadi dalam otonomi Cimahi lebih bercondong kepada permasalahan ekonomi. Kotif atau sekarang Kota Cimahi merupakan pusat industri bagi daerah Kota Bandung. Tentu jika otonomi terjadi, sebagian APBD Kota Bandung akan hilang. Hal ini pernah kisruh dan terjadi pertikaian yang cukup panjang antara pihak yang pro otonomi dan kontra otonomi.

(34) Sebenarnya pertikaian ini lebih dicondongkan pada banyaknya argumen-argumen untuk menetapkan perangkat sebuah kota. Misalkan hari jadi, lambang, atau anggaran dasar.

(35) Dalam draft Perda mengenai Hari Jadi Kota Tasikmalaya.

(36) Tanggal 3 Oktober 1976 adalah tanggal penetapan Kotif Tasik-malaya. Beberapa dari pendukung tanggal ini ialah dasar pijakan bahwa Kota Tasikmalaya adalah kelanjutan dari Kotif Tasikmalaya

(37) Tanggal 17 Oktober 2001 adalah tanggal penetapan dari Kota Tasikmalaya. Wilayah Kota Tasikmalaya sendiri merupakan Kotif Tasikmalaya ditambah beberapa kecamatan dari Kab. Tasikmalaya.

(38) Perda No. 8 Tahun 2004

(39) Penjelasan mengenai soundscape bisa dibaca dalam Freek Colombijn, “The Urban Soundscape in Indonesia” dalam A.B. Lapian dkk, Sejarah dan Peradaban: Sejarah dan Dialog Peradaban, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 153-161.

(40) Biro Pusat Statistik

DAFTAR PUSTAKA

Buku :
A.B. Lapian dkk., Sejarah dan Peradaban: Sejarah dan Dialog Peradaban, Jakarta : LIPI Press, 2005.
Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2006.
_______, dan Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005.
Colombijn, Freek, dkk., Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2005.
Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM, 1988.
Emuch Herman Soemantri, “Sejarah Sukapura Sebuah Telaah Filologis,” Disertasi Universitas Indonesia 1979, tidak diterbitkan
Hadad Thoriq dan Ali Nuryasin, Amarah di Tasikmalaya: Konflik di Basis Islam, Jakarta : ISAI, 1998.
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Grasindo, 2005
Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2007.
Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta; Rineka Cipta, 1990.
Jamil Gunawan dkk., Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, Jakarta : LP3ES, 2005.
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003.
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta : Erlangga, 2004.
Nina H. Lubis, Banten dalam Pergumulan Sejarah, Jakarta : LP3ES, 2003.
Ricklefs, Merle C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta : Serambi, 2008.
Sri Margana dan M. Nursam, Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2010.
T. Ibrahim Alfian dkk., Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1987.

Internet :
http://www.bps.go.id, 23 November 2010, 16.30 WIB
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id, 24 November 2010, 21.20 WIB
http://www.tasikmalayakota.go.id, 23 November 2010, 20.05 WIB

Majalah dan Makalah:
Prisma, No. 3, April 1976
Prisma, No. 6, Tanpa bulan, 1984
Prisma, No. 5, Tanpa bulan, 1992

sumber

IHWAL perhelatan politik, masyarakat Kota Tasikmalaya tidak kalah matang dari induknya Kabupaten Tasikmalaya.  Walaupun baru dikukuhkan menjadi daerah otonom 17 Oktober 2001.

Satu dasawarsa terakhir Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah melalui tiga putaran masa pucuk kepemimpinan. Walaupun putaran pertama, tahun 2001-2002, merupakan masa transisi.

Pada masa itu, Wahyu Suramiharja ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota didampingi Sekretaris Daerah, Adil Darmawan. Saat-saat awal ini, sangat menentukan langkah pemerintah kota selanjutnya.

Termasuk mempersiapkan tampuk pimpinan yang dikukuhkan melalui perhelatan demokrasi. Walaupun, waktu itu pemilihan kepala daerah masih dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tatacara pemilihan terakhir, yang sudah populer selama orde baru itu membukukan pasangan Bubun Bunyamin dan Syarif Hidayat memimpin Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2002-2007.

Estafeta kepemimpinan berikutnya sudah memasuki era baru yang usung gerakan reformasi. Pemilihan umum yang digelar secara langsung, tanpa mewakilkan kepada DPRD pun berjalan dengan mulus. Bubun Bunyamin maju kembali dalam perhelatan demokrasi. Tetapi tanpa didampingi Syarif Hidayat, karena Syarif sudah tidak berselera duduk sebagai Wakil. Bubun bersanding dengan Noves Narayana, Syarif menggandeng Dede Sudrajat, dan Budi Budiman berpasangan dengan Wahyu Sumawijaya.

Pentas politik waktu itu suhunya terbilang tinggi. Salah satu faktanya, selisih suara antara ketiga pasangan calon sangat tipis. Tandanya, persaingan politik untuk yang melibatkan orang banyak sangat ketat. Syarif-Dede yang populer dengan Syadarajat akhirnya berhak menakhodai Pemerintah Kota Tasikmalaya, periode 2007-2012.

Tentu saja, dalam perjalanannya tak luput dari bumbu intrik, termasuk perselingkuhan politik. Tetapi, masyarakat Tasik tidak larut dalam pertikaianyang meruncing. Patut menjadi cermin. Berkaca pada masa lalu yang memiliki irisan peristiwa sama. sumber

 

Sebagai warga Tasikmalaya yang berjarak 15 km dari gunung Galunggung, sempat kaget juga ketika membaca running teks di stasiun tv mengenai perubahan status gunung Galunggung. Waspada, itulah status gunung Galunggung ketika saya baca di running teks. Setelah gunung berapi lain meng ‘update status’ nya, kini salah satu gunung berapi aktif paling berbahaya di Indonesia ini ikut-ikutan merubah statusnya. Gunung yang terletak di kawasan Linggarjati Kecamatan Sukaratu KabupatenTasikmalaya ini meningkatkan statusnya dari normal menjadi Waspada pada hari Minggu (12/2) sekitar pukul 15.30.  Bukan tidak beralasan Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG), menaikkan status gunung tersebut, karena adanya peningkatan kegempaan, suhu air mencapai 40 derajat celcius, serta perubahan warna pada air danau kawah.

Meningkatnya status Gunung Galunggung menjadi waspada membuat masyarakat di sekitar gunung tersebut panik. Kata “waspada”, diterjemahkan oleh masyarakat sebagai situasi yang gawat.

‘’Ketidakpahaman masyarakat atas status waspada membuat mereka panik. Warga mengira waspada itu situasinya sudah gawat,’’ kata Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto yang dihibungi Republika, Kamis (16/2).

Namun ada juga masyarakat yang tidak mempedulikan (ketidak tahuan mereka ?) terhadap status waspada. Mereka tetap saja menjalankan aktifitasnya di sekitar gunung untuk mencari nafkah atau kepentingan lain seperti misalnya bersemedi. Untuk di ketahui gunung Galunggung adalah salah satu tempat keramat bagi orang-orang yang mendalami ilmu kebatinan.

Sang Mutiara dari Priangan Timur itulah julukan bagi kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak pada 108° 08′ 38″ – 108° 24′ 02″ BT dan 7° 10′ – 7° 26′ 32″ LS di bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Kota ini dahulu adalah sebuah kabupaten, namun seiring dengan perkembangan, maka terbentuklah 2 buah bentuk pemerintahan yaitu Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya, mulai di gulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya di pimpin oleh A. Bunyamin, Bupati Tasikmalaya periode tahun 1976 – 1981. Pada saat itu melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 diresmikanlah Kota Administratif Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh H. Amir Machmud. Walikota Administratif pertama adalah Drs. H. Oman Roosman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa barat, H. Aang Kunaefi

Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya  oleh Bupati Tasikmalaya, Kol. Inf. H. SuIjana Wirata Hadisubrata (1996 – 2001), dengan membentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH.     Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai Pejabat Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 171/Kep.380/Dekon/2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian pada tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bubun Bunyamin dilantik sebagai Walikota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desan menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain :

  1. Kecamatan Tawang
  2. Kecamatan Cihideung
  3. Kecamatan Cipedes
  4. Kecamatan Indihiang
  5. Kecamatan Kawalu
  6. Kecamatan Cibeureum
  7. Kecamatan Mangkubumi
  8. Kecamatan Tamansari

Berikut adalah urutan pemegang jabatan Walikota Administratif Tasikmalaya, dari terbentuknya Kota Administratif sampai menjelang terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya:

Saat ini Kota Tasikmalaya di pimpin oleh Walikota Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si.

Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si.

 

Tulisan ini hasil copy dari aahedi.blogspot.com

Artikel ditulis oleh : Miftahul Falah

English: Map showing location of Tasikmalaya R...

Lokasi Tasikmalaya di Jawa Barat, Image via Wikipedia

A. Pendahuluan

Saat ini, kata “Tasikmalaya” dipergunakan untuk dua nama hierarki pemerintahan daerah. Pertama, Kabupaten Tasikmalaya yaitu daerah otonom  yang dipimpin oleh seorang bupati dengan luas wilayah sekitar 2.508,91 km2. Sebelum bernama Tasikmalaya, kabupaten ini bernama Sukapura yang didirikan oleh Sultan Agung dari Mataram pada 9 Muharam Tahun Alif,  bersama-sama dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parakanmuncang (van der Chjis, 1880: 80-81). Kedua, Kota Tasikmalaya yakni daerah otonom yang dipimpin oleh seorang wali kota dengan luasnya sekitar 177,79 km2 yang dikukuhkan pada 17 Oktober 2001. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, wilayah Kota Tasikmalaya meliputi tiga kecamatan bekas Kota Administratif Tasikmalaya, yaitu: Cihideung, Tawang, dan Cipedes; serta lima kecamatan yang diambil dari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu: Indihiang, Mangkubumi, Kawalu, dan Cibeureum (Indonesia, 2001; Marlina, 2007: 98). Berdasarkan sensus tahun 2000, Kota Tasikmalaya berpenduduk sekitar 528.216 jiwa sehingga kepadatannya mencapai 2.971 jiwa/km. Kepadatan penduduk di pusat Kota Tasikmalaya (Cihideung, Tawang, dan Cipedes) mencapai lebih dari 7.800 jiwa/km (Santoso [ed.], 2004: 333).

Pemerintahan Kota Tasikmalaya memang masih begitu muda. Akan tetapi, keberadaan Kota Tasikmalaya sudah dikenal jauh sebelum pemerintahan kota tersebut dibentuk. Pada masa kolonial, Kota Tasikmalaya menunjukkan pertumbuhan yang dinamis seiring dengan perubahan fungsi kota dari sebuah kota distrik (district) menjadi kota keresidenan (residentie). Sementara itu, dilihat dari aspek wilayah administrasi pemerintahan, wilayah Kota Tasikmalaya tidaklah identik dengan Kabupaten Sukapura. Di lain pihak, opini umum menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan hasil dinamis dari perkembangan Kabupaten Sukapura.

Pertumbuhan Kota Tasikmalaya penting untuk diteliti karena sampai sekarang kota tersebut menjadi barometer di wilayah Priangan Timur (Santoso [ed.], 2004: 337). Dalam makalah ini, tidak semua aspek yang menjadi indikator pertumbuhan sebuah kota akan dikaji, tetapi dibatasi pada tiga permasalahan, yaitu: pertama, kapan nama Tasikmalaya mulai dipergunakan dalam administrasi pemerintahan kolonial?; kedua, apakah Distrik Tasikmalaya merupakan wujud perubahan dari Distrik Tawang?; ketiga, apakah pertumbuhan Kota Tasikmalaya terkait dengan perkembangan Kabupaten Sukapura?

B. Tasikmalaya: Tinjauan Etimologis

Ada dua keterangan yang menerangkan asal-usul nama Tasikmalaya dan kedua keterangan tersebut menunjukkan bahwa Tasikmalaya merupakan nama yang berasal dari dua kata. Pertama, Tasikmalaya merupakan nama yang berasal dari kata tasik jeung laya yang memiliki makna keusik ngalayah atau hamparan pasir sebagai akibat letusan Gunung Galunggung tahun 1822.  Kedua, Tasikmalaya merupakan gabungan dari kata tasik yang artinya telaga, laut, atau air yang menggenangi; dan malaya yang memiliki arti jajaran gunung-gunung. Toponimi ini mengandung makna bahwa keberadaan gunung yang mencapai jumlah ribuan laksana air laut (banyaknya) (Permadi, 1975: 3). Gunung-gunung tersebut ada yang terbentuk sebelum dan sesudah Gunung Galunggung meletus tahun 1822. Secara geologis, letusan tersebut mengakibatkan terciptanya jurang terjal yang membentuk formasi sepatu kuda ke arah timur Gunung Galunggung. Beberapa tahun setelah letusan dahsyat itu, bermunculanlah bukit-bukit kecil (hillocks) yang berjumlah sekitar 3.648 buah. Bukit-bukit kecil itulah yang kemudian memperkuat ciri khas geogafis daerah Kota Tasikmalaya (Furuya, 1978: 591-592; Zen, 1968: 62; ).

Berdasarkan uraian tersebut, ada yang berpendapat bahwa nama Tasikmalaya itu lahir dan mulai dipergunakan dalam administrasi pemerintahan setelah Gunung Galunggung meletus tahun 1822 (Ekadjati et al., 1975: 5; Marlina, 2007: 36). Sulit untuk menerima pendapat bahwa Tasikmalaya mulai dipergunakan setelah Gunung Galunggung meletus tahun 1822. Memang dalam laporan Residen Priangan tahun 1816, Tasikmalaya belum dipergunakan sebagai nama sebuah distrik, yakni wilayah pemerintahan yang berada di bawah kabupaten (de la Faille, 1895: 53). Akan tetapi, tahun 1820 nama Tasikmalaya sudah dipergunakan dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun tersebut, nama Tasikmalaya sudah dipergunakan dalam administrasi wilayah pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Distrikt Tasjikmalaija op Tjitjariang dengan wilayah sepanjang 37 pal (Statistiek van Java. 1820). Pada akhir tahun 1830-an, nama distrik tersebut menjadi Distrikt Tasjikmalaija yang mencakup sekitar 79 desa (Algemeen Instructie van Alle Inlandsche Hoofden en Beambten…1839). Penulis cenderung untuk berpendapat bahwa nama Tasikmalaya mulai dipergunakan antara tahun 1816-1820 atau pada masa awal Pemerintahan Komisaris Jenderal Hindia Belanda. Hal tersebut seiring dengan pendapat yang menyatakan bahwa nama Tasikmalaya mulai dipergunakan sebelum Gunung Galunggung meletus tahun 1822 dan penamaan tersebut semakin menguat setelah peristiwa alam itu terjadi (Roswandi, 2006: 232).

C. Distrik Cicariang menjadi Distrik Tasikmalaya

Kalau memang nama Tasikmalaya baru dipergunakan antara tahun 1816-1820, lantas wilayah yang sekarang bernama Kota Tasikmalaya itu sebelumnya bernama apa? Selain itu, apakah nama Distrik (Kota) Tasikmalaya merupakan penjelmaan dari nama wilayah tersebut?
Sebelum bernama Tasikmalaya, wilayah ini bernama Tawang, Galunggung, atau Tawang-Galunggung. Tawang diambil dari kata sawang, yakni tempat luas yang terbuka yang dalam bahasa Sunda dapat diartikan juga sebagai tempat palalangon yang bermakna memiliki makna sebagai tempat panyawangan anu plungplong ka ditu ka dieu (Ekadjati et al., 1975: 3; Musch, 1918: 202; Permadi, 1975: 3). Sekarang, Tawang merupakan salah satu nama kecamatan dan sebagian wilayahnya merupakan pusat Kota Tasikmalaya. Sementara itu, nama Galunggung jauh lebih dikenal daripada Tawang karena sebagai nama sebuah kabuyutan. Sampai awal abad ke-19, wilayah Galunggung yang meliputi daerah Kota Tasikmalaya sekarang, merupakan bagian dari Kabupaten Parakanmuncang (de la Faille, 1895: 123). Ketika kabupaten ini dibubarkan oleh Daendels tahun 1811, wilayah Galunggung dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Kabupaten Sumedang.
Ketika sistem distrik diperkenalkan dalam birokrasi tradisional, maka daerah Tawang pun berubah status menjadi Distrik Tawang dan pada waktu pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura berkedudukan di Manonjaya (1839-1901), Distrik Tawang merupakan salah satu distrik di wilayah Kabupaten Sumedang (Marlina, 1972: 6; Sastrahadiprawira, 1953: 182). Oleh karena itu, penggunaan nama Tasikmalaya merupakan suatu upaya bagi pengubahan nama Tawang atau Tawang-Galunggung (Roswandi, 2006: 232). Betulkah seperti itu?
Dalam Verslag Omtrent de Residentie Preanger-Regentschappen en Krawang 1816, Raffles membagi wilayah ini berdasarkan sistem distrik yang  dipimpin oleh seorang wedana. Kabupaten Sumedang dibagi menjadi beberapa beberapa distrik, antara lain Ciawi, Pagerageung, Rajapolah, Indihiang, Cicariang, dan Singaparna. Sementara itu, di Kabupaten Sukapura tidak terdapat wilayah yang bernama Distrik Tawang atau Distrik Galunggung.
Distrik Cicariang merupakan wilayah pemerintahan yang kemudian berkembang menjadi Distrik Tasikmalaya karena secara geografis, wilayah pemerintahan Distrik Cicariang hampir sama dengan wilayah pemerintahan Distrik Tasikmalaya. Hal tersebut diperkuat dengan data statistik yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun tersebut, dalam administrasi wilayah Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1820, Kabupaten Sumedang dibagi menjadi beberapa distrik, salah satunya bernama Distrikt Tasjikmalaija op Tjitjariang dengan wilayah sepanjang 37 pal dan pusat pemerintahannya di Tasjikmalaija en Tjitjariang (Statistiek van Java. 1820). Kedudukan Tasikmalaya dan Cicariang sebagai hoofdplaats van het Distrikt Tassikmalaija op Cicariang tercatat dalam peta Distrik Tasikmalaya awal abad ke-19.
Pada akhir tahun 1830-an, nama Distrikt Tasjikmalaija op Tjitjariang menghilang. Dalam administrasi wilayah Pemerintahan Hindia Belanda yang ada adalah Distrikt Tasjikmalaija yang mencakup sekitar 79 desa (Algemeen Instructie van Alle Inlandsche Hoofden en Beambten…1839,). Pada pertengahan abad ke-19, Distrik Tasikmalaya dibagi menjadi tujuh onderdistrik, yaitu onderdistrikten Sambong, Siloeman, Tjibodas, Tjisangkir, Tjihideung, Pagaden, Mangkoeboemi, en Tjibeuti (Veth, 1869: 906.). Kedudukan Tasikmalaya sebagai pusat pemerintahan distrik dan ketujuh onderdistrik lainnya tercatat dalam dalam Algemeen Atlas van Nederlandsch Indië yang dibuat tahun 1857 (van Carbee en Versteeg, 1853-1862).
Fakta tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Distrik Tasikmalaya bukan merupakan perubahan nama dari Distrik Tawang, melainkan perubahan dari Distrik Cicariang. Perubahan tersebut tidak dilakukan secara langsung melainkan setahap demi setahap. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan nama distrik (Tjitjariang – Tassikmalaija op Tjitjariang – Tasikmalaja). Demikian juga dengan lokasi pusat pemerintahannya, pada awalnya tidak hanya berkedudukan di Tasikmalaya, melainkan juga di Cicariang.

D. Dari Kota Distrik menjadi Kota Kabupaten

Dalam tulisannya berjudul Sukapura (Tasikmalaya), Ietje Marlina (2000: 91-110) memandang Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari pertumbuhan Kabupaten Sukapura. Pendapat ini kemudian menjadi opini umum seperti yang terlihat dari beberapa tulisan mengenai Kota Tasikmalaya (Adeng, 2005; Roswandi, 2006). Sejatinya, pembahasan mengenai Kota Tasikmalaya harus dibedakan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Nama pemerintahan yang terakhir memang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Kabupaten Sukapura karena pada kenyataannya Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjelmaan dari Kabupaten Sukapura. Uraian mengenai Kota Tasikmalaya harus dilihat sebagai bagian dari perkembangan Kabupaten Sumedang.
Ketika Distrikt Tasjikmalaija op Tjitjariang mulai dipergunakan dalam administrasi wilayah pemerintahan, Kota Tasikmalaya berkedudukan sebagai pusat pemerintahannya bersama-sama dengan Tjitjariang. Kedudukannya tersebut tidak berubah sampai sistem distrik dihapus pada masa Pemerintahan Republik Indonesia. Pada 1862, Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem afdeeling dalam struktur pemerintahan kabupaten. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuasaan bupati karena pemerintahan sehari-hari di wilayah afdeeling dijalankan oleh hoofd van plaatselijke bestuur (setingkat asisten residen) yang didampingi oleh zelfstandige patih atau patih afdeeling (Indonesia, 1953: 157-158; Lubis, et al., 20031: 340). Sistem afdeeling diberlakukan terhadap kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas. Salah satu kabupaten di Residentie Preanger-Regentschappen yang memiliki wilayah cukup luas adalah Kabupaten Sumedang sehingga berdasarkan sistem afdeeling tersebut, wilayahnya dipecah menjadi dua afdeeling. Pertama, Afdeeling Baloeboer op Noord Soemedang yang terdiri atas 6 distrik, 39 onder distrik, dan 209 desa. Kedua, Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang yang terdiri atas 5 distrik, 41 onder distrik, dan 254 desa. Afdeeling Baloeboer memiliki wilayah sepanjang 16,93 Geographische Mijlen atau 650 pal sedangkan Afdeeling Galoenggoeng memiliki panjang wilayah sekitar 15,85 Geographische Mijlen atau sekitar 383 pal  (Statistiek der Preanger Regentschappen. 1863). Pusat pemerintahan Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang terletak sekitar 7 pal dari kota Manonjaya, ibu kota Kabupaten Sukapura, dan sekitar 55 pal dari kota Sumedang, ibu kota Kabupaten Sumedang  (Veth, 18693: 906).
Perubahan struktur pemerintahan ini membawa dampak pada status Kota Tasikmalaya, karena sejak Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang dibentuk, Kota Tasikmalaya tidak hanya berkedudukan sebagai hoofdplaats der district melainkan juga sebagai hoofdplaats der afdeeling.  Dengan demikian, Kota Tasikmalaya tidak hanya menjadi tempat tinggal wedana, melainkan juga menjadi tempat tinggal asisten residen sebagai hoofd van plaatselijke bestuur dan zelfstandige patih. Kenyataan tersebut menarik untuk diteliti lebih mendalam karena jarak Kota Tasikmalaya ke Kota Sumedang relatif lebih jauh, tetapi berkedudukan sebagai kedudukan zelfstandige patih sebagai wakil Bupati Sumedang dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Kota Tasikmalaya justru lebih dekat ke Kota Manonjaya yang pada waktu berkedudukan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura.
Pada tahun 1870 Preangerstelsel dihapus oleh Pemerintah Hindia Belanda, kecuali untuk penanaman kopi. Satu tahun kemudian, Pemerintah Hindia Belanda menata ulang wilayah administrasi Preanger Regentschappen atau yang dikenal dengan nama Preanger Reorganisatie. Dalam reorganisasi itu, Residentie der Preanger Regentschappen dibagi menjadi sembilan afdeeling yang dipimpin oleh seorang asisten residen. Sebagian afdeeling bersatu dengan kabupaten sehingga pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh bupati dan asisten residen; sebagian lagi berdiri sendiri sehingga pemerintahan dijalankan oleh patih afdeeling dan asisten residen (Lubis, 1998: 33; Natanagara, 1937: 114). Berdasarkan reorganisasi itu, nama Afdeeling Galoenggoeng Zuid op Soemedang diganti menjadi Afdeeling Tasjikmalaija dengan wilayah administrasi pemerintahannya tidak mengalami perubahan, termasuk pusat pemerintahannya masih berkedudukan di Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië tanggal 1 September 1901. No. 4, terhitung sejak 1 Desember 1901 Afdeeling Tasikmalaya dihapus dan wilayahnya dimasukkan ke tiga kabupaten. Distrik Ciawi, Indihiang, Tasikmalaya, dan Singaparna dimasukkan ke wilayah Kabupaten Sukapura; Onderdistrik Malangbong Kulon dan Lewo (Distrik Malangbong) dimasukkan ke wilayah Kabupaten Limbangan; dan Onderdistrik Cilengkrang dimasukkan ke wilayah Kabupaten Sumedang. Seiring dengan itu, pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura pun dipindahkan ke Kota Tasikmalaya yang telah dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1901, tetapi baru dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1 Desember 1901 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1901. No. 327). Perintah pemindahan tersebut disebabkan oleh pertama, letak Kota Tasikmalaya yang strategis terutama jika dikaitkan dengan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda; dan kedua, Kota Tasikmalaya lebih berpotensi untuk dikembangkan dibandingkan dengan Kota Manonjaya (Marlina, 2007: 92).
Tahun 1913, Pemerintah Hindia Belanda mengubah nama Kabupaten Sukapura menjadi Kabupaten Tasikmalaya (Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar  1913. No. 356). Demikian juga dengan nama Afdeeling Sukapura diubah menjadi Afdeeling Tasikmalaya. Sejak saat itu, Tasikmalaya menjadi pusat pemerintahan beberapa hierarki pemerintahan daerah, antara lain Afdeeling Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Controle-Afdeeling Tasikmalaya, Distrik Tasikmalaya, dan Onderdistrik Tasikmalaya. Pada 1921, Distrik Tasikmalaya memiliki luas sekitar 178 km2 yang dibagi menjadi tiga onderdistrik, yaitu Tasikmalaya, Kawalu, dan Indihiang; serta dengan jumlah desa sekitar 46 buah (Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, 19214: 285; Regeeringsalmanak voor NI, 19191: 394).
Dalam kurun waktu 1926-1931, kedudukan Kota Tasikmalaya semakin penting karena menjadi pusat pemerintahan Afdeeling Oost-Priangan. Bentuk pemerintahan ini merupakan implementasi dari Bestuurshervormingwet tahun 1922 yang membagi Keresidenan Priangan menjadi tiga afdeeling, yaitu Afdeeling West-Priangan, Midden-Priangan, dan Oost-Priangan yang masing-masing dipimpin oleh seorang residen. Afdeeling Oost-Priangan meliputi Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis (Regeeringsalmanak voor NI, 19301: 327-336). Seiring dengan penghapusan Afdeeling Oost-Priangan tahun 1931, fungsi Kota Tasikmalaya kembali mengalami perubahan karena tidak lagi kedudukan residen.

E. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Tasikmalaya telah dipergunakan sebagai nama suatu wilayah pemerintahan antara tahun 1816-1820. Sebelum kurun waktu itu, nama yang dikenal adalah Tawang, Galunggung, atau Tawang-Galunggung. Ketika Gunung Galunggung meletus tanggal 8 dan 12 Oktober 1822, nama Tasikmalaya sudah dipergunakan dalam administrasi wilayah pemerintahan.
Kedua, penggunaan nama Tasikmalaya sebagai nama distrik bukan merupakan perubahan dari Distrik Tawang karena dari berbagai sumber arsip distrik tersebut tidak pernah tercatat. Pada masa Raffles (1816) di wilayah Priangan terdapat sebuah distrik bernama Cicariang. Oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda, nama tersebut diubah menjadi Distrikt Tassikmalaija op Tjitjariang. Pada akhir tahun 1930-an, nama distrik tersebut berubah lagi menjadi Distrikt Tassikmalaija. Setelah berubah, Cicariang menjadi sebuah onderdistrik dengan nama Cibeuti dengan pusat pemerintahannya di Cibeuti.
Ketiga, pertumbuhan Kota Tasikmalaya bukan sebagai bagian dari perkembangan Kabupaten Sukapura, melainkan sebagai bagian dari dinamika Kabupaten Sumedang. Baru pada tahun 1901, Kota Tasikmalaya merupakan bagian integral dari Kabupaten Sukapura yang kemudian namanya berubah menjadi kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, pertumbuhan Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari fungsi kota yang semula berkedudukan sebagai kota distrik yang berkembang sedemikian rupa sehingga berkedudukan sebagai kota kabupaten dan keresidenan.

DAFTAR SUMBER

Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste en Beste Berigten. 1861. Eerste Deel (A-J).  Amsterdam: van Kamp.
Algemeen Instructie van Alle Inlandsche Hoofden en Beambten behalve de Gestelijkeheid in de Residentie Preanger Regentschappen met vermelding van derzelver inkomsten in 1839.
Brandes, J. 1888. “Drie Koperen Platen uit den Mataramschen Tijd”. TBG, XXXII.
de Graaf, H. J. 1990. Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung. Terj. Pustaka Grafiti Utama dan KITLV. Jakarta: Pustaka Grafiti Utama.
de Haan, F. 1912. Priangan; de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Deerde Deel. Batavia: G. Kolff & Co.
de la Faille, P. de Roo. 1895. Preanger-Schetsen. Batavia: G. Kolff & Co.
Dienaputra, Reiza D. 2004. Cianjur: Antara Bandung dan Buitenzorg. Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942. Bandung: Prolitera.
Ekdjati Edi S. et al. 1975. Hari Jadi Tasikmalaya. Cetakan Pertama. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. 1921. Tweede Druk. Veerde Deel (Soemb – Z). s’Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Furuya, Takahiko. “Preliminary Report on Some Volcanic Disasters in Indonesia” dalam South East Asian Studies. Vol. 15. No. 4. Tahun 1978.
Hardjasaputra, A. Sobana. “Hari Jadi Kabupaten Bandung 16 Juli”. Galamedia, 20 Februari 2007.
————–. 1989. Bandung in the Earlier Nineteenth Century (ca. 1810-1850). Clayton, Vic. : Monash University.
Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
————–. 2001. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia. Kementrian Penerangan. 1953. Propinsi Djawa Barat. Djakarta: Dewaruci Press.
Kleine, Jacoub Wouter. 1931. Het Preangerstelsel (1677-1871) en Zijn Nawerking. Delft: Drukkerij J. Waltman Jr.
Lubis, Nina H. 1998. Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1042). Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
Lubis, Nina H. et al. 2003. Sejarah Tatar Sunda. Jilid I. Bandung: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lemlit Unpad.
Marlina, Ietje D. Dirapradja. 1972. Berdirinya Kabupaten Sukapura dan Perkembangannya. Skripsi Sarjana. Bandung: Fakultas Sastra Unpad.
————–. 2000. “Sukapura (Tasikmalaya)” dalam Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat. Hlm. 91-110. Jatinangor: AlqaPrint.
————–. 2007. Perubahan Sosial di Tasikmalaya; Suatu Kajian Sosiologis Sejarah. Bandung: AlqaPrint.
Musch, C. C. 1918. Topographisen Dienst in Nederlandsch Indie over 1917. Dertiende Jaargang. Batavia.
Natanagara, Rd. Asik. 1937. “Sadjarah Soemedang ti Djaman Koempeni Toeg Nepi ka Kiwari” dalam Volksalmanak Soenda. Batavia: Kolff.
Permadi, Agus. “Prasasti Geger Hanjuang; Ngahanjuang-siangkeun Hari Jadi Tasikmalaya” dalam Mangle No. 495, September 1975.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. 1919; 1925; 1930. Eerste Gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van Nederlandsch-Indië en Bijlagen. Batavia: Landsdrukkerij.
Roswandi, Iwan. 2006. “Sejarah Kabupaten Tasikmalaya; Studi tentang Berdiri dan Berkembangnya Pemerintahan Tasikmalaya” dalam Iim Imanuddin dan Sindu Galba (eds.). Sejarah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten: Garut-Subang-Bekasi-Tasikmalaya-Tangerang. Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
Santoso (ed.), F. Harianto 2004. Profil Daerah Kabupaten dan Kota. Jilid 4. Jakarta: Buku Kompas.
Sastrahadiprawira, R. Memed. 1953. “Manondjaja Dajeuh Narikolot” dalam R. I. Adiwidjaja. Pantjawarna. Djakarta: Balai Pustaka.
Staatsblad van Nederlandsch-Indië. Jaar 1859. No. 91; 1871. No. 122; 1901. No. 327. 1913. No. 356.
Statistiek der Preanger Regentschappen. 1863.
Statistiek der Residentie Preanger-Regentschappen. Jaar 1837.
Statistiek van Java. 1820.
van Carbee, P. Baron Melvill en W. F. Versteeg. 1853-1862. Algemeene Atlas van Nederlandsch Indie. Batavia: van Haren Noman & Kolff.
van der Chjis, J. A. 1880. Babad Tanah Pasundan. Terj. Raden Karta Winata. Batavia: Kantor Citak Gupernemen.
Veth, P. J. 1869. Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste en Beste Berigten. Deerde Deel (R-Z). Amsterdam: van Kamp.
Widjajakusumah, R. D. Asikin. 1961. “Tina Babad Pasundan; Riwayat Kemerdekaan Bangsa Sunda Saruntangan Kerajaan Padjadjaran dina tahun 1580” dalam Kalawarta Kudjang. Bandung.
Zen, M. T. “Seribu Gunung di Priangan Timur” dalam Majalah Intisari. No. 6. Agustus 1968.